Jakarta – Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani menerima laporan warga yang mengeluhkan pemotongan bantuan sosial tunai (BST). Rani mendapat informasi, bantuan yang semestinya diterima sebesar Rp 300 ribu disunat menjadi Rp 200 ribu.
“Ada yang pernah info dari Rp 300 ribu mereka terima (hanya) Rp 200 ribu. Mereka tahu itu ada pemotongan karena mereka harus tanda tangan penerimaan di situ tertera Rp 300 ribu, berbeda dengan yang mereka terima,” kata Rani saat dihubungi, Jumat (12/3/2021).
Rani menjelaskan, bantuan sosial yang diberikan Dinas Sosial DKI Jakarta kepada warga semestinya disalurkan melalui ATM atau cashless. Namun nyatanya dia menemukan bansos dibagikan secara tunai.
Rani menyatakan temuannya ini tersebar di sejumlah wilayah Ibu Kota. Meskipun enggan memerinci lebih lanjut, politikus Gerindra ini mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi penerimaan BST secara berkala.
“Berdasarkan aduan dari masyarakat dengan tujuan saya meminta pihak Dinsos dan Bank DKI pada saat itu terus melakukan evaluasi mekanisme penerimaan BST secara berkala guna perbaikan ke depannya,” sambung dia.
“Bantuan pemda memang ternyata belakangan saya ketahui bentuknya cashless dalam bentuk pembagian ATM, tetapi ternyata ada kok yang bantuannya dalam bentuk tunai yang membagikan langsung dengan memanggil kepala keluarga sebagai penerima dikarenakan proses pembagian ATM tersebut masih berjalan, tetapi dana sudah harus disalurkan. Kasihan warganya yang terancam tidak dapat bantuan lagi, dan pasti akan lebih ditekan oleh oknum tersebut,” sambungnya.
Dia berharap segera ada perbaikan dan evaluasi dari mekanisme penyaluran BST. Rani juga menerima laporan uang BST dipakai untuk kepentingan lain.
“Seperti contoh ada yang uangnya ternyata digunakan bukan buat keperluan mendesak, tapi lebih untuk bayar cicilan kendaraan,” jelasnya.
Terpisah, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif, menyampaikan pihaknya akan mengundang Dinsos DKI Jakarta untuk melakukan verifikasi laporan warga soal potongan dana BST. Sebab, pihaknya belum mengetahui pasti sumber BST ini dari Kementerian Sosial atau Dinsos DKI Jakarta.
“Dinsos kita minta keterangan,” kata Syarif.
“Lagi kita verifikasi apakah pengaduan berasal dari jalur Kemensos. Dugaan saya kalau dari Dinsos tipis kemungkinan, karena Kemensos via pos karena tidak pakai ATM,” sambungnya.
(idn/idn)
