Tribrataqnews.polri.go.id – Aceh. Polda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada meminta ulama ikut berperan dalam menangkal paham radikalisme di Aceh. Pemerintah dan seluruh stakeholder juga memiliki peran bersama untuk itu. “Kita jaga agar paham radikal itu tidak masuk ke Aceh, kalau penegakan hukum itu urusan polisi. Tapi yang penting kita jaga agar paham radikal itu tidak masuk, ini peran ulama cukup penting. Kita meminta ulama dan para abu untuk melakukannya,” katanya.
Wahyu menjelaskan, tumbuhnya paham radikal yang menjurus pada jaringan teroris atau gerakan?gerakan radikal lainnya, tidak selalu dimulai karena ideologi, tapi juga bisa pengaruh lainnya, seperti faktor ekonomi. “Kalau ekonomi tidak membuat mereka juga akan mudah tersusupi paham?paham seperti ini. Ini harus kita jaga, kita lihat akar masalah apa. Ini peran semua kita, ulama, juga pemerintah. Kalau penegakan hukum urusan kita, tapi soal pencegahan urusan kita bersama,” ujarnya.
Kapolda menjelaskan itu sebagai tanggapan atas tertangkapnya lima terduga teroris di Aceh bulan lalu. Kelima pria itu sudah pasti sebagai tersangka, dan saat ini kasus tersebut sedang dalam pengawasan pihak Detesemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri. “Itu sudah dalam pengurusan Densus. Bagaimana proses selanjutnya nanti itu urusan Densus,” kata Kapolda Aceh.
Di Indonesia, pemerintah merasakan sekali berkembangnya paham radikal. Dan, beberapa ulama melihat, terorisme dan radikalisme, tidak hanya nenjadi urusan pemerintah dan aparat keamanan saja. Melibatkan ormas?ormas besar pendiri republik seperti NU dan Muhamadiyah merupakan langkah yang bijaksana untuk memoderasi pandangan?pandangan yang telanjur ekstrim. Dan, yang paling penting adalah untuk membentengi lingkungan internal masing?masing dari perembesan radikalisme.
Para ulama melihat, salah satu pintu paling efektif untuk mencegah berkembangnya paham radikal adalah melalui pendidikan. “Khusus pelayanan pendidikan berguna untuk meningkatkan kualitas umat melalui pembaruan kurikulum yang seimbang antara substansi agama dan keduniawian guna membentuk generasi yang berpandangan luas, teguh pada jati diri bangsa dan mandiri,” kata seorang ualama.
Kemudian, karena berkembangnya paham radikal itu terkait dengan faktor ekonomi. Maka program-program pemberdayaan ekonomi umat harus lebih optimal lagi. Kegiatannya berhaluan untuk menggelorakan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya kaum muda.
Jadi, benar seperti apa kata Kapolda bahwa menangkal radikalisme ini harus menjadi pekerjaan bersama. Sebab, seperti keterangan di atas tadi, berkembangnya paham radikalisme itu termotivasi oleh banyak hal. Dan, yang paling besar pengaruhnya adalah faktor ekonomi.
Beberapa waktu lalu, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengatakan paparan paham radikalisme di Indonesia sudah luar biasa. Untuk itu, BNPT juga berharap ada peran besar ulama untuk mencegah penyebaran paham tersebut yang semakin masif.
Di Aceh, paham itu sudah berusaha dipadamkan sejak lama. Tapi, hingga sekarang paham itu masih tetap berkembang. Contoh terbaru adalah tertangkapnya lima orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka teroris yang berencana melakukan aksi di Aceh. Yang mengejutkan, di antara mereka ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri.
Sekitar lima tahun lalu memang sudah disiapkan dua konsep mencegah dan menangkal paham radikal dengan menempatkan ulama sebagai pemain utama dalam menjalankan konsep itu. Yakni, pertama, konsep deradikalisasi dan kedua konsep kontra?radikalisasi. Kalau deradikalisasi, ulama diminta memberikan pencerahan bagi orang?orang yang sudah terpapar radikalisme. Sedangkan kontra?radikalisasi, para ulama dan semua pihak diminta memberikan pencerahan untuk orang?orang yang belum terpapar radikalisme atau daya tangkal radikalsime.
Artinya dalam upaya mencegah dan menangkal radikalisme, peran ulama sangat penting. Dan, kita berharap tekad Kapolda Aceh mengoptimalkan peran ulama dalam menangkal paham radikal bisa berjalan baik.
