Jakarta – Salah satu upaya konkret yang tengah dilakukan adalah persiapan pelaksanaan Panen Raya Tahap II untuk komoditas jagung. Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Dedi Prasetyo, menyampaikan empat strategi utama yang akan ditempuh guna mengoptimalkan hasil panen ini.
“Pendataan luas lahan dan potensi hasil panen, koordinasi penyerapan jagung sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), pengawasan ketat harga jagung di tingkat petani, serta sosialisasi dan fasilitasi untuk para petani,” jelas Komjen Dedi pada Selasa (29/4/2025).
Dalam langkah konkret, Komjen Dedi mendesak para anggota Polri di daerah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Perum BULOG. Tujuannya adalah agar jagung petani terbeli dengan harga yang adil dan wajar sebagaimana kebijakan pemerintah yang menetapkan harga Rp5.500 per kilogram.
Pembangunan infrastruktur logistik juga menjadi sorotan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Identifikasi hambatan distribusi harus dilakukan segera. Kita harus membangun solusi jangka panjang,” tegas Komjen Dedi.
Selain itu, tindakan preventif dan penegakan hukum menjadi prioritas guna mencegah spekulasi harga dan dominasi pasar oleh tengkulak. “Pengawasan di lapangan harus dilakukan rutin. Pastikan HPP Rp5.500/kg benar-benar diterapkan untuk melindungi petani,” tukasnya.
Upaya sosialisasi HPP jagung kepada komunitas tani dan pembukaan akses langsung antara petani dengan BULOG juga menjadi kunci dalam mempercepat penyerapan hasil panen. Hal ini mendukung para petani agar dapat menjual hasil panennya secara langsung dan efisien.
Komjen Dedi menambahkan, kehadiran Polri dan TNI tidak hanya sebagai unsur pendorong, tetapi juga sebagai penggerak, perekat sumber daya, dan penjaga kedaulatan pangan nasional. “Polri dan TNI hadir bukan sebagai petani atau pemodal, melainkan sebagai penggerak, perekat sumber daya, dan penjaga kedaulatan pangan bangsa,” ujar Komjen Dedi.
Semangat tersebut tak hanya sekedar menjalankan program panen raya tapi juga memastikan kesiapan Indonesia dalam menghadapi potensi krisis pangan global. “Ini bukan sekadar soal panen, melainkan menjaga ketersediaan pangan nasional di tengah ancaman krisis global,” pungkasnya.
Kehadiran Polri dan TNI diharapkan dapat mempercepat eksekusi logistik dan menjamin ketersediaan pangan bagi bangsa, yang tidak hanya penting saat panen tetapi juga dalam skenario jangka panjang guna memelihara stabilitas sosial dan ekonomi negara.
