Jakarta — Pendekatan humanis dalam pelayanan lalu lintas kerap disalahartikan sebagai sikap lunak atau kompromi terhadap pelanggaran. Pandangan ini menjadi salah satu tantangan komunikasi yang dihadapi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam menjalankan transformasi pelayanan publik. Di bawah kepemimpinan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, Korlantas menegaskan bahwa humanisme dan ketegasan bukanlah dua hal yang saling bertentangan.
Sebaliknya, keduanya justru saling menguatkan dalam membangun keselamatan lalu lintas yang berkelanjutan. Ketegasan tanpa empati berisiko melahirkan resistensi, sementara empati tanpa ketegasan dapat melemahkan kepatuhan. Kinerja Korlantas diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keduanya.
“Melayani bukan berarti lunak. Keselamatan tetap menjadi nilai tertinggi,” ujar Irjen Agus dalam berbagai kesempatan.
Pernyataan ini mencerminkan arah kepemimpinan yang tegas namun kontekstual, sekaligus menjawab kritik klasik terhadap pendekatan humanis dalam penegakan lalu lintas.
Ketegasan sebagai Pilar Keselamatan
Dalam sistem lalu lintas, aturan tetap menjadi fondasi utama. Tanpa ketegasan dalam penegakan hukum, keselamatan sulit terwujud. Korlantas Polri menempatkan aturan sebagai instrumen perlindungan, bukan alat represif.
Di bawah kepemimpinan Irjen Agus, penegakan hukum lalu lintas dijalankan secara konsisten dan terukur. Pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan tetap ditindak, terutama yang berkaitan dengan kecepatan berlebih, penggunaan helm, sabuk pengaman, dan perilaku berisiko lainnya.
Namun, ketegasan tersebut tidak dilepaskan dari konteks sosial. Setiap tindakan penegakan disertai dengan penjelasan dan edukasi, sehingga masyarakat memahami alasan di balik kebijakan.
Korlantas memandang bahwa ketegasan yang dipahami akan lebih efektif dibanding ketegasan yang ditakuti.
Empati sebagai Penguat Penegakan Hukum
Pendekatan humanis tidak dimaksudkan untuk mengurangi wibawa hukum. Sebaliknya, empati justru memperkuat legitimasi penegakan hukum di mata masyarakat. Ketika petugas menjelaskan aturan dengan bahasa yang baik dan sikap menghargai, masyarakat cenderung menerima tindakan tersebut dengan lebih terbuka.
Kinerja Polantas diarahkan untuk membaca situasi lapangan secara cermat. Dalam kondisi tertentu, pendekatan persuasif menjadi pintu masuk sebelum tindakan tegas diambil. Dalam kondisi lain, ketegasan harus dilakukan secara cepat demi mencegah risiko yang lebih besar.
Irjen Agus menekankan bahwa profesionalisme Polantas terletak pada kemampuan mengambil keputusan yang tepat, bukan sekadar mengikuti prosedur secara kaku.
“Profesional itu tahu kapan harus tegas, dan kapan harus mengedepankan empati,” ujarnya.
Pernyataan ini menggambarkan filosofi kerja Korlantas yang menempatkan keselamatan sebagai tujuan utama, dengan pendekatan yang proporsional.
Menjawab Kritik Publik secara Terbuka
Sebagai institusi publik, Korlantas tidak menutup mata terhadap kritik. Pendekatan humanis yang diusung kerap dipertanyakan efektivitasnya, terutama dalam konteks pelanggaran lalu lintas yang masih tinggi.
Korlantas memilih menjawab kritik tersebut dengan kerja nyata. Data penindakan tetap berjalan, operasi pengamanan tetap dilakukan, dan pengawasan terus diperkuat. Di saat yang sama, pendekatan komunikasi dan pelayanan diperbaiki agar masyarakat memahami arah kebijakan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa kinerja Korlantas tidak defensif. Kritik dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk kembali ke pola lama yang kurang efektif.
Ketegasan dan empati diposisikan sebagai dua sisi dari satu kebijakan yang sama.
Keselamatan sebagai Nilai Tertinggi
Dalam seluruh kebijakan dan tindakan, Korlantas menempatkan keselamatan sebagai nilai tertinggi. Baik pendekatan humanis maupun tindakan tegas diarahkan untuk tujuan yang sama: melindungi nyawa dan keselamatan pengguna jalan.
Irjen Agus berulang kali menegaskan bahwa setiap keputusan di lapangan harus berpijak pada prinsip tersebut. Ketika keselamatan terancam, ketegasan menjadi keharusan. Ketika situasi memungkinkan dialog, empati menjadi jalan terbaik.
Pendekatan ini membuat kebijakan Korlantas lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Publik melihat konsistensi antara pesan dan tindakan, antara nilai yang dikomunikasikan dan praktik di lapangan.
Kepatuhan lalu lintas yang dibangun melalui rasa takut cenderung bersifat sementara. Ketika pengawasan melemah, pelanggaran kembali terjadi. Korlantas berupaya membangun kepatuhan yang lebih berkelanjutan melalui kombinasi ketegasan dan empati.
Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya patuh karena takut ditindak, tetapi karena memahami risiko dan tanggung jawab bersama. Kepatuhan semacam ini lebih stabil dan berdampak jangka panjang.
Korlantas melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah tilang, tetapi dari perubahan perilaku pengguna jalan.
“Kami ingin masyarakat patuh karena sadar, bukan karena terpaksa,” kata Irjen Agus.
Pernyataan ini menggarisbawahi orientasi kinerja Korlantas yang berfokus pada perubahan perilaku, bukan sekadar penindakan administratif.
Menjaga keseimbangan antara humanisme dan ketegasan membutuhkan kepemimpinan yang jelas. Di bawah Irjen Agus, arah kebijakan Korlantas disampaikan secara konsisten hingga ke tingkat pelaksana di lapangan.
Pembinaan personel difokuskan pada penguatan etika pelayanan, kemampuan komunikasi, dan pemahaman konteks hukum. Dengan demikian, setiap Polantas memiliki kerangka kerja yang sama dalam mengambil keputusan.
Kepemimpinan yang konsisten ini memastikan bahwa pendekatan humanis tidak disalahartikan sebagai kelonggaran, dan ketegasan tidak berubah menjadi kekerasan.
Menuju Kepercayaan dan Legitimasi yang Lebih Kuat
Kinerja Korlantas yang menggabungkan ketegasan dan empati berkontribusi langsung pada peningkatan kepercayaan publik. Masyarakat melihat bahwa negara hadir dengan sikap yang adil, tegas, dan manusiawi.
Kepercayaan ini menjadi modal penting bagi pelaksanaan kebijakan lain, termasuk penerapan teknologi dan inovasi di bidang lalu lintas. Publik yang percaya akan lebih mudah menerima perubahan dan bekerja sama.
Dalam konteks yang lebih luas, pendekatan ini memperkuat legitimasi Korlantas sebagai institusi pelayanan publik yang modern dan berorientasi pada keselamatan.
Kinerja Korlantas Polri di bawah kepemimpinan Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho menegaskan bahwa pendekatan humanis tidak berarti lunak. Ketegasan dan empati justru menjadi fondasi utama dalam membangun keselamatan lalu lintas yang berkelanjutan.
Dengan menempatkan keselamatan sebagai nilai tertinggi, Korlantas menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pelayanan publik. Pendekatan ini menjawab kritik, membangun kepatuhan yang lebih kuat, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Melalui kombinasi ketegasan dan empati, Korlantas menunjukkan bahwa negara dapat hadir di jalan raya dengan wibawa sekaligus kemanusiaan, menjaga keselamatan tanpa kehilangan kepercayaan publik.
