Jakarta – Sebanyak 377 pegawai Ombudsman RI dan pegawai Ombudsman kantor Perwakilan Jakarta Raya divaksinasi COVID-19. Para pegawai menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama.
“Vaksinasi hari ini dilakukan bagi Kantor Pusat dan Perwakilan Jakarta Raya, sedangkan untuk Kantor Perwakilan di daerah, mengikuti jadwal vaksinasi di provinsi masing-masing,” kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam keterangannya, Senin (15/3/2021).
Najih menjelaskan, sebanyak 80 persen dari 34 Kantor Perwakilan di Ombudsman di tingkat provinsi telah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Lebih lanjut, Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik juga turut mengawasi pelaksanaan vaksinasi di seluruh Indonesia.
“Proses vaksinasi ini kita harapkan dilakukan secara inklusi, terbuka, baik tahap perencanaan dan pelaksanaannya. Prinsip-prinsip transparansi, kemudahan akses bagi masyarakat, serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan vaksinasi ini,” ujar Najih.
Najih menyebut Ombudsman mengingatkan pentingnya keadilan bagi kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Ombudsman berharap tidak ditemukan kasus pemberian hak istimewa pada pihak tertentu untuk diberi vaksin, padahal tidak sesuai dengan prioritas program.
Sementara Ombudsman juga telah melakukan pengawasan terkait pandemi COVID-19. Ombudsman telah membentuk posko pengaduan masyarakat terdampak COVID-19.
“Di dalam posko pengaduan ini, ruang lingkup yang dilaporkan oleh masyarakat di antaranya terkait bansos, pelayanan kesehatan, keuangan dan keamanan, serta transportasi. Sedangkan lima instansi terbanyak yang dilaporkan dalam posko pengaduan ini adalah Kementerian Sosial termasuk Dinas Sosial di daerah, OJK, PLN, Perbankan, serta sarana perhubungan,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengapresiasi Ombudsman RI yang telah melaksanakan vaksinasi bagi pegawainya.
“Ombudsman dalam pelaksanaan tugas hariannya sering berinteraksi dengan masyarakat sehingga termasuk dalam vaksinasi tahap kedua bagi pekerja publik,” ujar Maxi Rein.
Ia menambahkan, pihaknya memerlukan masukan dan saran-saran dari hasil pengawasan Ombudsman dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 agar program ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Lihat juga Video: 500 Purnawirawan TNI di Solo Jalani Vaksinasi Covid-19
(yld/bar)
