Indonesia telah lama menghadapi masalah kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang melintas di jalan nasional dengan muatan berlebih. Praktik ini tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan beban ekonomi, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi keselamatan publik.
Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa persoalan ODOL harus dipandang sebagai isu keselamatan nasional. Dia menyatakan bahwa jalan bukan hanya ruang untuk kendaraan bergerak, tetapi juga ruang hidup bersama yang harus dijaga bersama demi keselamatan semua pengguna jalan. “Jalan bukan hanya untuk dilalui, tetapi harus dijaga keselamatannya bersama,” ujar Irjen Agus pada pembahasan strategi nasional Zero ODOL 2027.
Pendekatan Zero ODOL 2027 tidak sekadar penertiban kendaraan, melainkan upaya menjaga nyawa masyarakat, melindungi infrastruktur, serta membangun budaya transportasi yang lebih tertib. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap, edukatif, humanis, dan memanfaatkan teknologi, bukan hanya secara represif.
Kendaraan ODOL berisiko besar terhadap keselamatan, tidak hanya bagi sopir tapi juga pengguna jalan lainnya. Muatan berlebih menyebabkan pengereman menjadi lebih panjang, mengganggu stabilitas kendaraan, dan meningkatkan kemungkinan terguling. Akibatnya, kecelakaan fatal seringkali melibatkan kendaraan overload, yang mengancam pengendara motor, mobil, pejalan kaki, hingga keluarga yang sedang dalam perjalanan.
Karena itu, ODOL tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran administratif biasa. Setiap kendaraan yang melintas melebihi kapasitas adalah potensi risiko besar terhadap keselamatan publik.
Korlantas Polri memanfaatkan teknologi seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan pengawasan digital untuk memperkuat penegakan hukum secara presisi dan mengurangi ketergantungan pada operasi manual di lapangan. Namun, Irjen Agus menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menghadapi ODOL. “Kami ingin membangun kesadaran bersama, bukan sekadar melakukan penindakan,” katanya.
Pendekatan tersebut sangat penting karena ODOL telah lama menjadi bagian praktik distribusi barang yang melibatkan berbagai pelaku usaha, sopir, operator logistik, dan masyarakat. Keselamatan bukanlah beban operasional semata, melainkan sebuah investasi jangka panjang.
Implementasi Zero ODOL 2027 harus dilakukan secara bertahap dan terukur, mengingat sistem transportasi nasional yang kompleks dan melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan ekonomi. Penegakan aturan ini juga tetap mempertimbangkan aspek sosial di masyarakat.
Secara keseluruhan, Zero ODOL tidak hanya bertujuan menjadikan truk lebih tertib, tetapi juga menciptakan jalan yang lebih aman, distribusi barang yang lebih sehat, serta perlindungan maksimal bagi masyarakat. Dengan keseriusan negara dalam mengatasi ancaman ODOL, Indonesia sedang membangun masa depan transportasi yang lebih tertib dan beradab.