Jakarta — Selama ini, penegakan hukum lalu lintas di Indonesia seringkali diasosiasikan dengan tilang dan penindakan yang menimbulkan ketakutan. Polisi lalu lintas hadir sebagian besar untuk memberikan sanksi kepada pelanggar yang menyebabkan banyak masyarakat mematuhi aturan bukan karena kesadaran, tetapi karena takut terkena hukuman. Namun, arah kebijakan Kepolisian Lalu Lintas (Polantas) kini mulai mengalami transformasi penting.
Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menegaskan bahwa tujuan utama pelayanan lalu lintas saat ini adalah membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keselamatan, bukan menciptakan rasa takut akan penilangan. “Tujuan kami bukan membuat masyarakat takut ditilang, tapi sadar untuk selamat,” ujarnya dalam berbagai kesempatan.
Pendekatan baru ini menandai perubahan strategi Polantas yang tidak lagi hanya menonjolkan fungsi penegakan hukum, tetapi lebih menempatkan edukasi dan komunikasi humanis sebagai kunci dalam membangun budaya sadar keselamatan. Penegakan hukum tetap dijalankan melalui tilang elektronik (ETLE), patroli rutin, dan pengawasan digital, sebagai instrumen modern policing yang diperlukan dalam menjaga keteraturan lalu lintas.
Namun, Polantas juga menyadari bahwa sanksi hanya efektif menghentikan pelanggaran sementara dan belum mengubah pola pikir masyarakat secara jangka panjang. Kepatuhan yang semata-mata lahir dari rasa takut akan hilang jika pengawasan menghilang. Oleh sebab itu, pendekatan edukatif diintegrasikan untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan.
Budaya sadar keselamatan mempunyai daya tahan yang lebih kuat dibanding ketakutan. Masyarakat yang memahami alasan di balik aturan lalu lintas akan mematuhi peraturan secara alami, seperti penggunaan helm dan sabuk pengaman tanpa paksaan. Kesadaran ini memungkinkan masyarakat bertindak sebagai pengawas diri sendiri, sehingga membentuk budaya tertib secara kolektif.
Transformasi ini juga terlihat dari pendekatan komunikasi Polantas yang lebih aktif dan humanis. Anggota Polantas kini sering terlibat dalam kegiatan edukasi di sekolah, kampus, komunitas, hingga media sosial. Program seperti Polantas Menyapa dirancang untuk menjelaskan makna keselamatan secara lebih mudah diterima, bukan sekadar menyampaikan aturan.
Irjen Agus menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi nilai bersama masyarakat, bukan hanya kewajiban hukum. Ketika masyarakat memahami nilai ini, kepatuhan akan hadir tanpa perlu paksaan atau takut sanksi.
Pendekatan humanis ini menempatkan Polantas sebagai fasilitator perubahan sosial. Mereka tidak hanya menjalankan tugas penindakan, tetapi juga membangun dialog dan edukasi yang berkelanjutan. Interaksi yang lebih komunikatif dan persuasif mengubah citra Polantas menjadi mitra masyarakat dalam menjaga keselamatan bersama.
Dengan filosofi bahwa kepatuhan karena nilai lebih berkelanjutan dibanding dari rasa takut, Polantas berharap membangun peradaban lalu lintas yang menghormati disiplin, empati, dan penghormatan terhadap kehidupan. Perubahan ini mungkin memerlukan waktu, namun menjadi langkah strategis untuk menghadirkan sistem lalu lintas yang lebih aman dan berbudaya.
“Tujuan kami bukan membuat masyarakat takut ditilang, tapi sadar untuk selamat,” tutup Irjen Agus, yang sekaligus menjadi arah baru pelayanan Polantas di Indonesia.
