Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, bertemu dengan diaspora atau warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Amerika Serikat secara virtual. Dalam audiensi tersebut, para diaspora curhat mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi kepada Moeldoko.
Salah satunya, Midiyanto, pegiat seni asal Wonogiri yang tinggal di Berkeley. Midiyanto yang mewakili seniman tradisi di desa pelosok memaparkan bagaimana sulitnya untuk mencari nafkah di tengah pandemi COVID-19. Bahkan, katanya, para pekerja seni tradisi ingin pemerintah memberikan ruang untuk pentas secara virtual.
Menanggapi pernyataan Midiyanto, Moeldoko menegaskan, persoalan pekerja seni sudah beberapa kali dibahas dalam Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. Dia pun menyadari, adanya bantuan sosial bagi pekerja seni belum sepenuhnya merata.
“Untuk itu, kami akan segera ambil tindakan. Nanti kami sampaikan ke Kementerian/Lembaga terkait agar para pekerja seni bisa menggelar pentas secara virtual,” tutur Moeldoko dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021).
Selain Midiyanto, pertanyaan datang dari Mayasari Efendi yang berdomisili di Indiana. Mayasari mempertanyakan respons KSP terkait kasus yang dialami tim bulutangkis pada ajang All England.
Menurut Mayasari, apa yang terjadi di All England telah menjadi perhatian masyarakat luas. Apalagi Presiden Jokowi juga sudah memberi arahan dan telah memulangkan semua tim bulu tangkis Indonesia.
Moeldoko, yang pernah diusung jadi Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menyayangkan dan ikut prihatin terhadap nasib tim bul utangkis Indonesia. Menurut Moeldoko, hal ini sangat berkaitan dengan kebanggaan sebuah negara, mengingat Indonesia sudah beberapa kali merajai All England.
“Hal-hal seperti ini akan dievaluasi pemerintah. Jangan sampai terjadi lagi,” kata Moeldoko.
Selain itu, sebagian besar diaspora di Amerika Serikat menyampaikan kerinduannya untuk bisa pulang ke Indonesia. Seperti disampaikan Daniel yang sudah tinggal di Amerika Serikat sejak 1974.
Daniel menyampaikan, sebelum pandemi dirinya bisa dua kali pulang ke Indonesia. Dia pun mempertanyakan, apakah para WNI di Amerika Serikat sudah bisa pulang ke Indonesia tanpa harus karantina, mengingat beberapa WNI sudah mendapat vaksinasi di Amerika Serikat.
Menjawab hal itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Abraham Wirotomo menegaskan, aturan saat ini bagi diaspora yang akan pulang ke Indonesia harus melalui karantina minimal lima hari.
“Adapun untuk yang sudah divaksin masih dalam pembahasan. Yang jelas, kami berharap pandemi semakin terkendali sehingga secara bertahap bisa membuka kepulangan WNI di luar negeri,” jelas Abraham.
Sementara Monica yang mewakili Amerika Bersatu dan penggagas audiensi diaspora di AS dengan KSP menegaskan, pihaknya rutin menggelar dialog bersama para diaspora dengan mengangkat tema kebangsaan. Melalui cara ini, Monica meyakinkan bahwa para diaspora di Amerika Serikat tetap mengikuti perkembangan di Indonesia dan ingin berkontribusi dalam kemajuan Indonesia.
Dalam audiensi ini, Moeldoko didampingi para staf khusus KSP, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro dan beberapa tenaga ahli KSP. Lebih dari 100 partisipan diaspora dari berbagai wilayah di Amerika Serikat dengan beragam profesi hadir pada pertemuan daring dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (23/3).
Dalam pertemuan ini, Moeldoko juga turut menyampaikan program KSP Mendengar bertujuan menjaring isu-isu di masyarakat dan permasalahan atau pengaduan yang belum terselesaikan, serta membuka ruang komunikasi seluas-luasnya untuk masyarakat.
Moeldoko pun tidak lupa menyampaikan bagaimana peran sentral KSP dalam Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Terutama dalam mengelola isu-isu strategis dan mengawal program prioritas nasional. Contohnya adalah pencapaian program reforma agraria.
Moeldoko mengungkapkan, reforma agraria menekankan tiga poin, yakni redistribusi tanah, perhutanan sosial, dan akselerasi sertifikasi. Sebelum pemerintahan Jokowi, kata dia, target sertifikasi tanah mencapai 500 ribu bidang per tahun. Kemudian target tersebut dinaikkan hingga saat ini menjadi 9 juta bidang per tahun untuk mengejar 140 juta bidang yang harus disertifikasi.
Lihat juga video ‘Situasi Politik Memanas, KBRI Pastikan WNI di Myanmar Aman’:
(mae/imk)
